Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat segera melakukan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Pembahasan ini dilakukan sebagai evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pengelolaan keuangan daerah ke depan tidak mengalami kendala seperti serapan anggaran rendah dan penundaan pembayaran proyek strategis.

Pembahasan Maraton

Berdasarkan jadwal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat dijadwalkan akan menggelar pertemuan langsung untuk “menyidang” dan membedah dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) mulai tanggal 8 hingga 10 Juli 2026. Buky menargetkan dokumen pertanggungjawaban APBD tersebut akan dikaji dengan ketat, tepat waktu, dan berkualitas untuk dilaporkan kembali dalam rapat paripurna pengambilan keputusan pada 14 Juli 2026.

Fungsi Legislatif DPRD

Buky menjelaskan bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Jawa Barat guna memastikan setiap pelaksanaan APBD dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel.

Menurut Buky, langkah DPRD tersebut merupakan respons terhadap pengakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan adanya kendala dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Salah satunya adalah rendahnya pendapatan daerah, penundaan pembayaran proyek strategis, serta serapan anggaran yang minim terutama pada sektor infrastruktur jalan dan transportasi.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menambahkan bahwa perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta implementasi kebijakan opsi PKB menjadi faktor penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2025.

Selain masalah pendapatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terpaksa melakukan penundaan pembayaran proyek strategis untuk menjaga kas daerah agar tidak mengalami defisit anggaran yang lebih dalam. Sektor infrastruktur jalan dan transportasi juga mencatatkan serapan anggaran rendah karena berbagai penyesuaian proyek dan efisiensi kontrak.

Erwan menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya dapat diukur dari tingginya penyerapan anggaran, melainkan juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara nyata seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).