Jakarta (ANTARA) – Setiap negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi memiliki sistem keuangan yang efektif dalam menjalankan fungsi intermediasi. Hal ini tercermin dalam kemampuan sistem keuangan tersebut dalam menghimpun dana masyarakat dan mengalirkannya kembali kepada sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, serta membuka lapangan kerja.
Peran Bank Milik Negara dalam Transformasi Ekonomi
Bank bukan hanya institusi keuangan semata, melainkan juga instrumen pembangunan yang berperan penting dalam menentukan arah transformasi ekonomi suatu negara. Hal ini menjadi sorotan ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara di Istana Kepresidenan pada bulan Juni.
Sebagai pelaku bisnis dan instrumen ekonomi, bank-bank milik negara memiliki posisi strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan bank milik negara tidak hanya dinilai dari besarnya laba yang dihasilkan, tetapi juga dari kontribusinya dalam memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan nasional.
Perubahan Paradigma dalam Pengukuran Keberhasilan
Arahan yang diberikan oleh Presiden menggambarkan perubahan paradigma yang mendasar dalam pengukuran keberhasilan bank milik negara. Di tengah upaya negara untuk mempercepat berbagai program seperti industrialisasi, swasembada pangan, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan perumahan, transisi energi, dan penguatan ekonomi digital, penting untuk melengkapi ukuran keberhasilan dengan indikator lain. Indikator tersebut termasuk sejauh mana intermediasi perbankan mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif dan memanfaatkan aset-aset strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola yang kuat, konsolidasi, dan peningkatan nilai tambah.
