Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan alasan di balik pengurangan anggaran belanja negara pada kementerian dan lembaga yang dianggap tidak produktif. Tujuannya adalah untuk menutup celah penyimpangan dalam penggunaan APBN. Selama proses efisiensi pertama, berhasil dihemat sekitar Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo berpendapat bahwa jika pengeluaran tersebut tidak dipotong, maka akan berisiko menuju korupsi. Penghematan tersebut berasal dari penyisiran awal terhadap belanja pusat dan dianggap perlu agar tidak menjadi beban yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prabowo juga menyoroti indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang terlalu tinggi, mencapai 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan sekitar 30 persen, setara dengan 75 miliar dolar AS dari total APBN sebesar Rp3.700 triliun. Beberapa pos anggaran yang menjadi target pemangkasan antara lain biaya seremonial, pengadaan alat tulis kantor, serta pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor yang dianggap tidak relevan dengan isu utama seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Efisiensi belanja rutin yang tidak esensial seperti pengadaan komputer dan perlengkapan kantor setiap tahun juga dipertimbangkan untuk dipangkas. Prabowo menegaskan bahwa terdapat ruang penghematan yang besar pada belanja semacam itu bagi instansi pemerintah. Di tengah potensi krisis, Presiden juga mencanangkan pola kerja baru untuk mengurangi beban operasional negara, seperti pengurangan hari kerja atau penerapan kerja dari rumah dengan tujuan efisiensi. Model kerja tersebut bertujuan untuk memungkinkan 75 persen karyawan atau pegawai dapat bekerja dari rumah. Menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara, Prabowo berharap dapat mencegah celah korupsi dan menyelamatkan keuangan negara tanpa mengorbankan manfaat penting bagi masyarakat.
