DPR RI telah resmi mengesahkan RKUHAP menjadi UU baru dalam Rapat Paripurna DPR RI. Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan mengumumkan pengesahan setelah mendengarkan laporan dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan setuju, menandai pengesahan resmi RUU KUHAP. Puan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru tentang RKUHAP yang baru disahkan. KUHAP merupakan aturan yang menjadi panduan bagi aparat penegak hukuma dalam menjalankan tugas mereka di bidang hukum pidana. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses hukum yang dianggap belum optimal dan meningkatkan keadilan dalam menangani kasus-kasus pidana. KUHAP berperan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan menekankan sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Aturan turunan dan pelaksanaan KUHAP dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Pengesahan KUHAP baru tidak lepas dari kontroversi karena beberapa ketentuannya dinilai berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Meski demikian, pemerintah dan DPR menyatakan bahwa KUHAP baru memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi warga negara.evenodd
