Peran masyarakat dalam pengelolaan air bersih di Jakarta dianggap sangat penting karena pengelolaan air bersih yang tidak memadai dapat menjadi pemicu konflik. Amir Hamzah dari Budgeting Metropolitan Watch menekankan bahwa konflik dapat terjadi antarindividu, antara masyarakat dan pemerintah, hingga antarnegara akibat kurangnya pengelolaan air bersih yang proporsional.
Amir juga menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat baik secara personal maupun institusional dalam memantau dan mengelola air bersih. Dia menekankan bahwa masyarakat harus sadar akan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan air karena air merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia.
Selain partisipasi dalam pengelolaan air bersih, masyarakat juga diingatkan pentingnya peran dalam pengelolaan limbah. Memisahkan limbah organik dan anorganik serta mengelola limbah menjadi produk yang berguna adalah hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat.
Dalam diskusi yang diadakan oleh Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI), pentingnya kebijakan dan regulasi pengelolaan air bersih di Jakarta turut ditekankan. Sugiyanto dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) menyoroti standar layanan pemerintah, model kebijakan pengelolaan air, infrastruktur, investasi pemerintah, efisiensi, dan keberlanjutan.
Adjie Rimbawan, Direktur Eksekutif KPMI, menekankan bahwa pengelolaan air bersih di Jakarta memiliki tantangan dan peluang yang signifikan. Dukungan untuk Perumda PAM Jaya dalam mencapai cakupan air bersih 100 persen pada tahun 2030 sangat ditekankan.
Dengan demikian, partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang baik, menjadi kunci dalam pengelolaan air bersih yang efisien dan berkelanjutan di Jakarta.
