Pemerintah Mulai Terapkan Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
Pemerintah telah resmi menerapkan ketentuan khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 September 2026. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi eksportir sektor pertambangan tertentu untuk menempatkan sebagian devisa hasil ekspor di dalam negeri dengan masa penempatan yang lebih singkat.
Apa Itu DHE SDA?
DHE SDA adalah devisa yang diperoleh eksportir dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang berasal dari kegiatan ekspor. Pemerintah mewajibkan eksportir SDA memasukkan atau merepatriasi 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia untuk menjaga ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri.
Aturan Baru Mulai 1 September
Ketentuan baru tidak berlaku secara merata kepada seluruh eksportir SDA. Relaksasi melalui Pasal 18A hanya berlaku sebagai fasilitas khusus dan opsional bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Eksportir yang memanfaatkan fasilitas tersebut cukup menempatkan 30 persen DHE SDA paling singkat selama tiga bulan pada bank devisa yang telah ditetapkan pemerintah.
Siapa yang Terkena Aturan DHE SDA?
Aturan DHE SDA berlaku bagi eksportir yang melakukan kegiatan ekspor sumber daya alam sesuai dengan jenis barang dan sektor yang ditetapkan pemerintah. Fasilitas khusus Pasal 18A mulai 1 September 2026 ditujukan kepada eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria tertentu.
Pemerintah menemukan 64 eksportir yang memenuhi kriteria Pasal 18A dari 537 NPWP yang diperiksa berdasarkan data ekspor periode Maret 2025 hingga Juli 2026. Lima negara yang mendapat fasilitas khusus antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Hong Kong, Australia, dan Kanada.
Dengan penerapan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat memperkuat stabilitas makroekonomi, mendukung pembiayaan pembangunan, dan meningkatkan likuiditas valuta asing di sistem keuangan Indonesia.
