INDEF Sarankan Penyelarasan Regulasi Kendaraan Listrik Nasional
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi untuk mendukung produksi kendaraan listrik nasional. Menurutnya, meskipun potensi produksi kendaraan listrik sudah ada, adanya regulasi yang tumpang tindih dan kontraproduktif dapat menghambat perkembangan industri ini.
Peraturan Perpajakan Potensial Menghambat Elektrifikasi Kendaraan
Esther mencontohkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2026 berkaitan dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dapat menjadi hambatan bagi upaya elektrifikasi kendaraan nasional, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo. Penerapan regulasi yang belum mendukung kendaraan listrik dapat membuat masyarakat enggan beralih ke teknologi ramah lingkungan ini.
Para pihak sepakat bahwa harmonisasi regulasi merupakan langkah krusial untuk mewujudkan tujuan produksi kendaraan listrik nasional. Diperlukan kebijakan insentif yang konsisten guna merangsang penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Perguruan Tinggi
Selain regulasi yang mendukung, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi juga merupakan faktor penting dalam mengakselerasi produksi kendaraan listrik merek nasional. Esther menekankan perlunya alokasi dana yang memadai untuk riset dan pengembangan kendaraan listrik.
Pemerintah juga diingatkan untuk memperhatikan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya yang mudah diakses di berbagai wilayah. Ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan listrik dalam mobilitas sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi sarana mobilitas warga, termasuk pemberian insentif bagi produsen lokal kendaraan listrik. Proyek produksi mobil listrik nasional diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2028.
