Pakar Ekonomi Unej Harapkan RAPBN 2027 Bawa Ekonomi RI Naik Kelas
Pakar ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono PhD berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 mampu membawa ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih baik tanpa mengorbankan kesehatan fiskal. Menurutnya, kredibilitas RAPBN 2027 tidak hanya ditentukan oleh target pertumbuhan yang diusung, namun juga oleh kejelasan pemerintah dalam menunjukkan mesin pertumbuhan yang dapat mengangkat ekonomi tanah air.
Target Pertumbuhan dan Tantangan yang Diusung
Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 sebesar 6 persen, yang lebih tinggi daripada target pada APBN 2026. Namun, target pertumbuhan ini diiringi dengan upaya menurunkan defisit menjadi 2,40 persen dari PDB, sebuah tantangan yang tidak mudah. Adhitya menyatakan bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya bergantung pada belanja pemerintah, melainkan harus didukung oleh investasi swasta yang besar dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi, termasuk dalam hal ekspor dengan nilai tambah.
Hilirisasi dan Industrialisasi sebagai Prioritas Pemerintah
Adhitya menilai penempatan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu dari delapan prioritas RAPBN 2027 sebagai langkah yang tepat. Indonesia perlu beralih dari ekonomi berbasis komoditas menuju aktivitas bernilai tambah yang lebih tinggi. Namun, selain meningkatkan jumlah proyek hilirisasi, pemerintah juga perlu memperbaiki kualitasnya, termasuk dalam hal nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penggunaan input domestik, dan transfer teknologi yang diperoleh.
Bansos yang diberikan oleh pemerintah juga harus terintegrasi dengan peningkatan keterampilan dan akses pekerjaan, sehingga masyarakat tidak hanya terbantu secara sementara, tetapi juga mampu meningkatkan kelas sosial mereka secara berkelanjutan. Selain itu, digitalisasi perlindungan sosial dan pembaruan DTSEN juga menjadi langkah positif yang dijalankan pemerintah, meskipun masih dihadang oleh sejumlah tantangan dalam implementasinya.
