Gubernur Jawa Tengah: Program Pembangunan Daerah Harus Berdaya Guna
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya pengembangan sektor investasi, BUMD, dan BLUD dalam memperkuat ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya saat rapat paripurna persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Semarang.
Investasi dan Tenaga Kerja
Pada tahun 2025, investasi di Jawa Tengah mencapai Rp110 triliun dengan serapan tenaga kerja hampir 276 ribu orang. Sementara, triwulan pertama 2026 mencatat investasi hampir Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja 92 ribu orang.
Gubernur mengucapkan terima kasih kepada DPRD Jateng atas persetujuan raperda tersebut dan menegaskan pentingnya program-program pembangunan yang berdaya guna bagi masyarakat.
Pendapatan dan Belanja Daerah
Realisasi pendapatan APBD Jateng 2025 sebesar Rp23,761 triliun, sedangkan belanja daerah Rp23,871 triliun dengan defisit Rp109,86 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto Rp577,04 miliar, dengan SiLPA Rp467,18 miliar.
Nilai kekayaan daerah Provinsi Jateng pada 2025 mencapai Rp42,669 triliun, naik Rp2,408 triliun dari tahun sebelumnya.
Pertanggungjawaban APBD
Laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan Pemprov Jateng dinilai sesuai oleh DPRD dan BPK. Defisit dalam APBD dianggap sebagai bagian dari manajemen akuntansi pemerintah daerah.
DPRD Jateng memberikan catatan agar SiLPA dikelola lebih terencana dan pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan tanpa memberatkan masyarakat.
Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 akan dievaluasi oleh Mendagri sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Jateng.
