Barantin dan FAO Menguatkan Sistem Biosekuriti Nasional
Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional melalui program manajemen risiko karantina hewan terintegrasi. Kerja sama ini bertujuan untuk menghadapi ancaman penyakit hewan lintas batas.
Menghadapi Tantangan Biosekuriti Nasional
Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa upaya memperkuat biosekuriti nasional sangat penting untuk menjaga keamanan pangan. Melalui program ini, mereka fokus pada pengembangan peta hama penyakit yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini atau early warning system.
Dengan ancaman penyakit hewan lintas batas, zoonosis, dan spesies invasif yang terus meningkat, penguatan biosekuriti dianggap krusial. Itulah mengapa Barantin dan FAO bekerja sama untuk membangun sistem karantina yang modern, berbasis risiko, dan sesuai standar internasional.
Target dan Harapan dari Kerja Sama
Program kerja sama ini, yang didukung oleh Technical Cooperation Programme (TCP/INS/4101), berlangsung selama dua tahun dengan pendanaan hibah FAO sebesar 200.000 dolar AS. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Sriyanto, menekankan bahwa mereka berharap proyek ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem karantina, dan kesadaran risiko.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan sistem digital untuk mendukung pemetaan hama penyakit hewan, analisis risiko, pelaporan hasil pemantauan, dan early warning system. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan komunikasi risiko kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, menegaskan bahwa sistem biosekuriti yang kuat memerlukan kerja sama lintas sektor. Dengan penguatan kapasitas analisis risiko berbasis teknologi digital, diharapkan Indonesia semakin siap menghadapi ancaman yang ada.
Di tengah isu penyakit hewan dan spesies asing invasif, Barantin berkomitmen untuk menjaga sistem perkarantinaan nasional yang adaptif, terdigitalisasi, dan berorientasi pada pelayanan publik. Semua upaya ini tidak hanya bertujuan melindungi ketahanan pangan, tetapi juga mendukung daya saing perdagangan nasional.
