Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengkaji skema harga bahan bakar minyak (BBM) khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap sebagai respon terhadap lonjakan biaya operasional melaut. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, langkah ini diambil karena harga BBM non-subsidi telah mencapai di atas Rp25 ribu per liter, sementara akses dan distribusi BBM subsidi masih belum merata. Sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM, menjadikan langkah ini sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap.
Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas usulan harga khusus BBM bagi pelaku usaha perikanan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Meskipun kenaikan harga BBM berpotensi menekan pendapatan nelayan dan pelaku usaha, namun Latif memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan naik hingga akhir 2026. Tantangan terkait distribusi yang belum merata dan akses yang masih sulit dijangkau nelayan juga diakui oleh Latif.
Diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bagi nelayan agar BBM subsidi tepat sasaran. Pengawasan yang lebih ketat dan penyederhanaan akses juga akan terus didorong. Sebagai langkah jangka pendek, kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan mengatasi lonjakan biaya operasional melaut.
