Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memberikan jaminan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik di tengah isu penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dody menyatakan bahwa Kementerian PU telah memiliki sistem pengelolaan yang sudah berjalan namun terus mengalami perbaikan dan pembaruan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Dia juga menekankan pentingnya bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus berdampak nyata dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Proses audit internal di Kementerian PU juga terus berlangsung sebagai upaya menjaga tata kelola yang baik. Audit yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran kementerian. Komitmen yang kuat untuk mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan juga ditekankan demi memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dapat terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta program pembangunan yang dijalankan.


