Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena karakter tugas yang membutuhkan kehadiran langsung. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, Kementerian PU tidak hanya fokus pada membangun infrastruktur, tetapi juga berperan sebagai bagian tim utama dalam penanganan bencana bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan fisik pegawai dianggap penting untuk merespons kondisi darurat secara cepat dan terkoordinasi.
Kebijakan untuk tidak menerapkan WFH berlaku di seluruh unit kerja Kementerian PU baik di pusat maupun di daerah karena kebutuhan operasional tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh. Kondisi beberapa wilayah yang masih dilanda banjir dan longsor, seperti di Sumatera, menjadikan alasan utama untuk tidak menerapkan WFH. Dalam situasi tersebut, kehadiran langsung Kementerian PU di lapangan dianggap krusial untuk mendukung penanganan secara optimal.
Meskipun tidak menerapkan WFH, Kementerian PU tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya serta operasional perkantoran. Upaya efisiensi dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik, memanfaatkan ventilasi alami, dan berharap kontribusi nyata terhadap penghematan anggaran negara. Meski tetap bekerja secara langsung di kantor maupun di lapangan, langkah-langkah efisiensi diharapkan tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi negara.
