Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta dan KI Provinsi Sumatera Selatan berbagi pengalaman dalam penguatan keterbukaan informasi. Agus Wijayanto Nugroho, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antarkomisi informasi. Diskusi antara KI Sumatera Selatan yang memaparkan tantangan dalam pelaksanaan E-Monev Tahun 2025, dihadiri oleh 318 badan publik dari berbagai kategori. Agus menjelaskan bahwa KI DKI Jakarta menerapkan E-Monev berbasis digital sejak 2024 untuk memastikan dokumentasi evaluasi terkelola dengan baik dan transparan. Metodologi E-Monev yang dikembangkan di DKI Jakarta berbeda dengan KI Pusat dan mencakup 22 kategori dengan total 829 badan publik. KI DKI Jakarta juga merencanakan pembangunan server mandiri pada 2026 untuk memperkuat sistem pengelolaan informasi publik. Selain itu, mereka juga melakukan visitasi badan publik sebagai bagian dari proses monitoring dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui konsep zona informatif, KI DKI Jakarta juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penilaian layanan informasi publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik.
Strategi Keterbukaan Informasi Publik: Kisah Sukses KI DKI-Sumsel
RELATED ARTICLES
