Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi dapat terjadi kapan saja dan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Namun, tidak semua bencana alam dianggap sebagai bencana nasional tanpa adanya prosedur khusus untuk menentukan status tersebut. Belakangan, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan kekhawatiran besar. Meski telah menewaskan ratusan orang dan membuat puluhan ribu warga mengungsi, pemerintah pusat belum menaikkan status bencana ini menjadi darurat nasional.
Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu masyarakat dengan dampak kerugian harta benda, korban jiwa, dan dampak psikologis. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan bahwa status keadaan darurat bencana dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu bencana kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada skala dampak dan kemampuan pemerintah daerah dalam penanggulangan.
Untuk menetapkan status bencana nasional, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi, seperti jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, cakupan wilayah terkena bencana, dan dampak sosial-ekonomi. Selain itu, ada juga indikator khusus yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menangani bencana, seperti ketersediaan sumber daya, sistem komando tanggap darurat, dan tindakan awal penanganan bencana.
Penetapan status bencana nasional sangat jarang dilakukan, dan sejauh ini hanya terjadi dalam beberapa kejadian seperti Covid-19 dan Tsunami Aceh 2004. Meskipun beberapa bencana besar terjadi di Indonesia, seperti gempa Palu dan Cianjur, pemerintah tidak langsung menetapkan status bencana nasional. Hal ini menunjukkan bahwa status bencana nasional merupakan keputusan penting yang harus didasarkan pada pertimbangan yang matang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
