Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia melaporkan peningkatan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada bulan Juli setelah empat bulan penurunan berturut-turut. Peningkatan ini disebabkan oleh kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS), perjanjian IEU-CEPA, revisi aturan relaksasi impor, dan kebijakan TKDN yang mendukung industri dalam negeri. PMI manufaktur Indonesia mencapai angka 49,2 poin, naik 2,3 poin dari bulan sebelumnya.
Peningkatan PMI Indonesia pada bulan Juli juga berhasil melampaui PMI negara-negara lain seperti Jepang, Prancis, Inggris, Korea Selatan, dan Taiwan. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa optimisme pelaku industri dalam negeri didorong oleh kesepakatan tarif dengan AS yang menguntungkan Indonesia. Selain itu, perjanjian dagang IEU-CEPA diapresiasi karena akan membuka akses ekspor ke Eropa secara lebih luas dan kompetitif.
Namun, masih terdapat kekhawatiran terkait regulasi lanjutan untuk perlindungan sektor lainnya. Industri menunggu hasil negosiasi lanjutan antara Tim Negosiasi Pemerintah Indonesia dan AS terkait isu non-tariff barriers (NTB) dan non-tariff measures (NTM). Selain itu, keberlanjutan kebijakan TKDN juga menjadi sorotan, terutama untuk izin edar Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT).
Meskipun sektor manufaktur masih menghadapi tekanan, Kemenperin yakin bahwa dengan kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri dan menjaga keseimbangan dalam perjanjian dagang internasional, sektor manufaktur Indonesia akan kembali ekspansif. Kemenperin menggunakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebagai dasar analisis dan perumusan kebijakan, dengan rata-rata 3.100 perusahaan menjadi sampel IKI.
Dengan adanya kebijakan yang mendukung dan dinamika kebijakan yang positif, sektor manufaktur Indonesia diperkirakan akan terus membaik dan menghadapi tantangan global dengan lebih baik di masa depan.
