Pernikahan siri tetap menjadi pilihan bagi beberapa pasangan karena berbagai alasan yang melibatkan kondisi pribadi dan faktor budaya. Meskipun diakui sah menurut agama, pernikahan ini tidak mendapat pengakuan dari negara karena tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika pasangan yang menikah siri ingin hidup bersama secara terbuka dan memperoleh perlindungan hukum, muncul pertanyaan apakah mereka perlu menikah ulang.
Permasalahan ini mencakup bukan hanya aspek administrasi, namun juga menyangkut aspek hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penolakan restu orang tua, keinginan untuk menghindari zina, atau adanya motivasi berpoligami dapat menjadi latar belakang praktik nikah siri. Namun, pada umumnya perempuanlah yang paling rentan dirugikan dalam konteks ini.
Karena tidak ada catatan resmi, istri siri tidak memiliki kedudukan hukum yang diakui negara. Sehingga ketika terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau sengketa hak asuh anak, ia tidak dapat mengajukan tuntutan secara hukum. Pembagian harta gono-gini dan pewarisan juga dapat menjadi permasalahan karena status pernikahannya tidak tercatat secara resmi.
Untuk melegalkan pernikahan siri, pilihan yang dapat diambil adalah melalui pengesahan nikah melalui proses itsbat nikah di pengadilan agama. Itsbat nikah adalah proses permohonan pengesahan pernikahan bagi pasangan yang menikah secara agama namun tidak tercatat secara resmi di KUA. Melalui proses ini, pernikahan siri dapat diakui secara hukum dan mendapatkan akta nikah yang diakui oleh negara.
Permohonan itsbat nikah dapat diajukan oleh suami, istri, anak, orang tua atau wali nikah, serta pihak lain yang berkepentingan. Jika kedua pasangan masih hidup, keduanya harus terlibat dalam proses pengajuan. Namun, jika salah satu pasangan telah meninggal dunia, pihak yang masih hidup dapat mengajukan sendiri. Proses itsbat nikah dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti kehilangan buku nikah, perceraian pasangan yang menikah siri, keraguan terhadap syarat pernikahan, pernikahan sebelum tahun 1974, atau pernikahan setelah 1974 yang tidak melanggar ketentuan undang-undang.
Meskipun pernikahan siri disahkan menurut agama dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, namun untuk diakui secara hukum, pasangan tidak perlu menikah ulang. Cukup dengan mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama, hak-hak hukum seperti warisan, hak asuh anak, dan perlindungan hukum lainnya dapat terjamin. Demikianlah penjelasan mengenai cara melegalkan pernikahan siri agar mendapat pengakuan dari negara.
