Industri asuransi syariah diharapkan dapat memperkuat perannya dalam sustainable finance ke depannya. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara, mencatat bahwa kinerja sektor jasa keuangan syariah masih terus tumbuh positif per Februari 2025. Pembiayaan perbankan syariah, kontribusi asuransi syariah, dan piutang pembiayaan syariah semuanya mengalami pertumbuhan yang positif. Selain itu, 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat SJK syariah dengan 18 unit usaha syariah direncanakan melakukan spin off dan delapan lainnya akan mengalihkan portofolio mereka. OJK juga terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, termasuk penyusunan buku khutbah di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun syariah serta kajian pengembangan asuransi karbon syariah. Selanjutnya, diluncurkan program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di pedesaan dengan kerjasama antara OJK, KNEKS, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah hingga masyarakat pedesaan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen layanan keuangan syariah. Implementasi EPIKS akan dimulai dengan pilot project di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Semua upaya ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah menuju sustainable finance yang didukung oleh kapasitas dan kapabilitas industri yang memadai.
