Indonesia akan fokus pada jalur negosiasi dan menghindari tindakan retaliasi, seiring dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala S. Lakhdhir, bahwa Indonesia akan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendukung impor produk AS serta mempertahankan daya saing produk ekspor Indonesia ke AS. Tarif resiprokal AS sebesar 32 persen untuk Indonesia dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali ada penyesuaian lebih lanjut melalui negosiasi.
Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan mengejar jalur negosiasi dan menghindari tindakan balasan, sejalan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Negosiasi akan difokuskan pada revitalisasi Perjanjian Kerangka Kerjasama Perdagangan dan Investasi Indonesia-AS (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996. Langkah-langkah kebijakan strategis akan ditempuh dalam merespons tarif AS, seperti deregulasi non-tarif (NTMs), evaluasi kebijakan larangan dan pembatasan, serta percepatan proses sertifikasi halal.
Pemerintah Indonesia juga akan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendukung impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS. Upaya negosiasi akan difokuskan pada pengaturan kepentingan nasional dalam keterlibatan kedua negara. Dubes Kamala menyatakan komitmennya untuk mendukung komunikasi dan negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, untuk mengatasi dampak kebijakan tarif Presiden Trump.
Berdasarkan informasi tersebut, Indonesia siap membawa berbagai inisiatif negosiasi dengan AS, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dalam upaya mendukung negosiasi, Kedutaan Besar AS akan memfasilitasi komunikasi dan pertemuan strategis antara kedua negara jika diperlukan. Selain itu, beberapa negara yang terkena dampak kebijakan tarif AS juga sedang menjajaki negosiasi dengan Amerika Serikat, sebagai langkah menjaga stabilitas perdagangan internasional.
