Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan kembali pesan tegas kepada AS bahwa mereka tidak akan menerima pencaplokan Greenland dengan cara apapun. Dalam konferensi pers bersama rekan imbangannya di Greenland, Frederiksen menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat mencaplok negara lain. Dia juga menyoroti peningkatan investasi Denmark dalam keamanan Arktik dan menyambut kehadiran Amerika yang lebih kuat, terutama di Greenland.
Frederiksen menyatakan kesiapannya untuk dialog yang erat dengan pemerintah AS. Dia menegaskan bahwa Denmark menghormati proses pemilihan Greenland dan sekarang siap untuk bernegosiasi dengan Washington. Namun, Frederiksen menegaskan bahwa prinsip kedaulatan dan integritas teritorial adalah hal yang mendasar dan tidak boleh dilanggar.
Greenland, sebagai pulau terbesar di dunia, telah menjadi bagian dari Kerajaan Denmark sejak abad ke-18 dan diberi pemerintahan sendiri pada tahun 1979. Pulau tersebut kaya akan mineral dan memiliki lokasi strategis. Baik Denmark maupun Greenland telah menolak usulan untuk menjual wilayah tersebut. Sebuah survei menunjukkan bahwa 85 persen penduduk Greenland menentang bergabung dengan AS.
Perdana Menteri terpilih Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyerukan dukungan dari negara-negara Eropa untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut, dengan menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual. Dia menekankan bahwa Greenland dikelola oleh rakyat Greenland dan hal itu takkan pernah berubah.
Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak melanggar kedaulatan suatu negara. Masalah kedaulatan dan integritas teritorial harus dijaga dengan tegas demi kedamaian dan keamanan global. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma internasional adalah kunci untuk menjaga hubungan antar negara yang harmonis dan saling menguntungkan.
