Dinas Sosial DKI Jakarta menegaskan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial hingga tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan akurasi dalam proses penyaluran bantuan yang dilakukan. Guna menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Dinsos DKI Jakarta mempersiapkan penerapan DTSEN dan berencana untuk sepenuhnya menggunakannya pada tahun 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai program bantuan sosial yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). DTSEN merupakan hasil transformasi dari berbagai sumber data seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dilakukan oleh beberapa lembaga terkait.
DTSEN diharapkan dapat menjadi sumber data utama dalam penyelenggaraan program pembangunan nasional terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan. Melalui penggunaan DTSEN, diharapkan kebutuhan akan data tunggal dapat terpenuhi dan kekurangan yang ada pada DTKS dapat dilengkapi. Dinsos DKI Jakarta telah melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) terkait DTSEN dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan kesiapan dalam menggunakan sistem baru ini. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan bahwa DTSEN akan mulai digunakan pada kuartal kedua tahun 2025 sebagai pengganti DTKS.
Dengan adanya penerapan DTSEN, diharapkan proses penyaluran bansos lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan data sosial sebelumnya.
