Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Subki, mengusulkan agar Dinas Sosial DKI Jakarta meningkatkan dana operasional karang taruna dua kali lipat, terutama untuk tingkat Rukun Warga (RW), dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta per bulan. Subki berpendapat bahwa selama bulan Ramadhan, aktivitas karang taruna lebih intens, dengan berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial dan pasar murah. Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan dana operasional karang taruna perlu dipertimbangkan.
Dia juga mengungkapkan bahwa dana untuk karang taruna di tingkat kelurahan sebaiknya naik menjadi Rp2 juta per bulan dari sebelumnya Rp1 juta, demikian juga untuk karang taruna di tingkat kecamatan. Subki menekankan pentingnya peran karang taruna sebagai wadah bagi anak muda untuk berkreasi dan menyuarakan aspirasi mereka, dengan tujuan agar mereka tidak terlibat dalam aktivitas perjudian daring.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, menyatakan bahwa dana stimulasi bagi karang taruna, baik tingkat RW maupun kelurahan, adalah sebagian kecil dari anggaran total Dinsos DKI Jakarta yang mencapai Rp1,6 triliun. Program pemberdayaan sosial, termasuk dana untuk karang taruna, merupakan prioritas dalam anggaran sebesar Rp19 miliar.
Premi menambahkan bahwa program pemberdayaan sosial menjadi bagian dari program prioritas dalam RKPD Tahun 2026, terutama terkait dengan perlindungan jaminan sosial. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Program ini juga mencakup pengelolaan data fakir miskin dan cakupan daerah provinsi dengan target 219.252 orang.
