Defisit APBN Indonesia pada awal tahun 2025 mencapai Rp31,2 triliun, atau sekitar 0,13% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit tersebut masih dalam batas yang direncanakan dalam APBN 2025. Meskipun defisit masih terkendali, peningkatan rasio utang dan penurunan penerimaan pajak menjadi perhatian utama. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan bagi ketahanan fiskal Indonesia yang harus dihadapi dengan efisiensi anggaran.
Pemerintah fokus pada efisiensi belanja negara dengan mengalokasikan dana sebesar Rp306,69 triliun tanpa merubah postur APBN. Meskipun demikian, pemerintah perlu terus memantau dan menyesuaikan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa depan. Tantangan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencakup pertumbuhan moderat dan inflasi yang terkendali.
Pendapatan negara dari pajak belum mencapai potensi maksimal disebabkan oleh penurunan kinerja sektor ekspor dan komoditas serta ketidakpastian ekonomi global. Sementara belanja negara meningkat untuk mendukung infrastruktur, program sosial, dan subsidi energi. Perlambatan ekonomi global juga mempengaruhi penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan ekspor. Defisit APBN yang terus terjadi berpotensi meningkatkan utang negara, melemahkan nilai tukar rupiah, dan mengurangi kualitas infrastruktur serta pelayanan publik.
Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat reformasi perpajakan, diversifikasi sumber pendapatan negara, dan efisiensi belanja negara. Selain itu, ketergantungan pada utang harus dikurangi dengan menciptakan kebijakan fiskal yang lebih baik. Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan yang transparan dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal yang lebih baik di masa depan.
