Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memberikan insentif kepada industri yang terdampak. Selain itu, penting untuk mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri. Beberapa faktor utama yang menyebabkan PHK di industri manufaktur belakangan ini antara lain kebangkrutan perusahaan, restrukturisasi bisnis, biaya produksi yang tidak efisien, dan penurunan permintaan atau pasar.
Contohnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit dan harus melakukan PHK lebih dari 10.000 pekerja. Hal serupa terjadi pada Yamaha Music Product Asia yang menutup pabrik di Indonesia dan memindahkan produksi ke negara lain. Selain itu, sejumlah sektor juga mengalami penurunan permintaan baik secara domestik maupun internasional, mengakibatkan perusahaan harus mengurangi produksi dan jumlah tenaga kerja.
Meskipun sektor manufaktur tumbuh secara positif, kondisi individual perusahaan dapat berbeda akibat faktor-faktor seperti perubahan pola konsumsi, persaingan global, dan kebijakan perdagangan. Tren PHK ini dapat menjadi peringatan bagi industri manufaktur di Indonesia dan perlu diantisipasi agar tidak berujung pada PHK massal. Kinerja pertumbuhan ekonomi dapat terhambat dan tingkat pengangguran akan meningkat jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik.
Penting juga untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan industri manufaktur tidak selalu mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan industri harus lebih terfokus pada keberlanjutan tenaga kerja, bukan hanya pertumbuhan produksi semata. Kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendorong ekspansi manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan.
