Thursday, November 12, 2026
HomeFinansialBea Ekspor Batu Bara Dinilai Lebih Tepat dari Pajak Ritel

Bea Ekspor Batu Bara Dinilai Lebih Tepat dari Pajak Ritel

Potensi penerimaan negara dari pengenaan bea keluar ekspor batu bara diperkirakan mencapai Rp97,40 triliun per tahun. Perkiraan itu disampaikan peneliti lembaga pemikir Sustain, Adila Isfandiari, yang menilai instrumen tersebut lebih tepat untuk menutup celah defisit APBN dibandingkan memperketat pajak pada sektor ritel dan konsumsi.

Dalam paparan tertulis di Jakarta, Rabu, Adila mengatakan bea ekspor batu bara dapat menyasar sektor yang sedang menikmati keuntungan besar akibat tingginya harga komoditas. Sebaliknya, intensifikasi pajak pada barang kebutuhan dan aktivitas konsumsi dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Seharusnya memungut dari sektor yang menikmati durian runtuh (windfall profit) dari harga batu bara yang tinggi, jadi tidak membebani keranjang belanja harian masyarakat,” kata Adila.

Perkiraan tambahan penerimaan

Perhitungan Sustain menggunakan asumsi 65 persen dari total produksi batu bara Indonesia dialokasikan untuk pasar ekspor. Dengan kurs Rp18.000 per dolar AS dan harga batu bara di pasar yang berada pada kisaran 140-150 dolar AS per metrik ton, tambahan penerimaan dari bea keluar diproyeksikan mencapai Rp97,40 triliun dalam setahun.

Adila mengaitkan peluang tersebut dengan prospek harga batu bara berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode pertama November 2026. Ia juga menyebut tren penguatan harga yang dipengaruhi dinamika geopolitik global sebagai momentum bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Bea keluar atas ekspor batu bara adalah instrumen fiskal paling siap dan adil untuk mengatasi defisit APBN. Rencana regulasi ini sempat tertunda di awal tahun. Momentum penguatan harga batu bara saat ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk menerapkannya,” ujar Adila.

Usulan tarif progresif dan perlindungan sosial

Sustain merekomendasikan pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan atau peningkatan pajak pada barang kebutuhan ritel masyarakat. Menurut Adila, kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi, menekan konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan biaya hidup.

Rekomendasi kedua adalah penerbitan segera regulasi bea ekspor batu bara dengan tarif progresif. Dengan skema itu, penerimaan negara dapat meningkat ketika harga komoditas menguat. Sustain mengusulkan agar tambahan penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung belanja prioritas dan perlindungan sosial.

Usulan ini muncul ketika pemerintah sedang menyesuaikan proyeksi pendapatan negara dalam APBN 2026. Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan target pendapatan negara perlu dinaikkan untuk menjaga keseimbangan serta kredibilitas fiskal.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan meningkatnya belanja negara, termasuk kebutuhan tidak terduga untuk penanganan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini. Dalam konteks itu, bea ekspor batu bara dinilai Sustain dapat menjadi salah satu opsi penerimaan tanpa langsung menambah tekanan pada konsumsi rumah tangga.

Source link

RELATED ARTICLES

Terpopuler