Thursday, November 12, 2026
HomeBisnisWamenaker: Sertifikasi BUMN Harus Berbasis Kemampuan Nyata

Wamenaker: Sertifikasi BUMN Harus Berbasis Kemampuan Nyata

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuktikan kemampuan yang benar-benar dikuasai, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Menurut Afriansyah, kualitas sertifikasi sangat bergantung pada standar yang jelas, asesor yang kompeten, serta tata kelola yang mampu menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil asesmen. Penegasan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sertifikasi harus sesuai kebutuhan pekerjaan

Afriansyah mengatakan perkembangan teknologi dan dinamika bisnis membuat pekerja dituntut memiliki keterampilan, integritas, serta kemampuan beradaptasi. Karena itu, kompetensi yang disertifikasi perlu disesuaikan dengan standar industri, risiko pekerjaan, dan kebutuhan bisnis di lapangan.

Dalam kerangka tersebut, ia menilai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2) di lingkungan BUMN memiliki posisi penting. Lembaga tersebut memahami proses bisnis dan tuntutan kompetensi yang melekat pada setiap jabatan, sehingga dapat menyusun skema sertifikasi yang lebih relevan dengan kebutuhan organisasi.

Namun, kedekatan LSP P2 dengan lingkungan BUMN, menurut Afriansyah, harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Asesor harus memiliki kompetensi, metode asesmen harus tepat, bukti yang digunakan harus memadai, dan keputusan sertifikasi harus diambil secara objektif sesuai ketentuan.

“Kedekatan itu harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat, seperti asesor kompeten, metode tepat, bukti memadai, dan keputusan objektif sesuai ketentuan. Kredibilitas menjadi modal utama. Sertifikat juga harus mencerminkan kompetensi nyata, bukan formalitas,” ujar Afriansyah.

Pengembangan kompetensi berlangsung berkelanjutan

Ia menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Proses tersebut harus dipandang sebagai siklus berkelanjutan yang mencakup identifikasi kebutuhan industri, penyusunan standar kompetensi, pelatihan, asesmen, sertifikasi, hingga penerapan kemampuan dalam kinerja sehari-hari.

Dengan pendekatan itu, sertifikasi berfungsi sebagai bagian dari upaya memastikan pekerja mampu memenuhi tuntutan pekerjaan, bukan hanya sebagai pengakuan formal atas suatu kompetensi.

Afriansyah juga menyoroti pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan sertifikasi. Pengelolaan data secara terpadu dinilai dapat membuat proses lebih efisien sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Meski begitu, teknologi tetap harus digunakan dengan menjaga objektivitas asesmen dan integritas seluruh tahapan sertifikasi.

“Teknologi memperkuat proses, bukan menggantikan integritas asesmen dan profesionalisme,” kata dia.

Kolaborasi lintas sektor diperlukan

Untuk membangun ekosistem kompetensi yang kredibel, Afriansyah menyebut perlunya kerja sama lintas sektor. Kementerian Ketenagakerjaan berperan dalam merumuskan kebijakan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat sistem sertifikasi, sedangkan Danantara dan BUMN berperan memetakan kebutuhan talenta.

Afriansyah menekankan bahwa sertifikasi harus dibangun melalui standar yang terang, proses yang berintegritas, serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sertifikasi bukan sekadar sertifikat, melainkan pengakuan yang dibangun melalui standar jelas, integritas, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Afriansyah.

Source link

RELATED ARTICLES

Terpopuler