Thursday, November 12, 2026
HomeHukumMengenal Nepotisme dan Kolusi yang Merusak Tata Kelola

Mengenal Nepotisme dan Kolusi yang Merusak Tata Kelola

Nepotisme dan kolusi sama-sama dapat menggerus keadilan serta kepercayaan publik, tetapi keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Nepotisme berpusat pada pengutamaan keluarga atau kroni, sedangkan kolusi terjadi melalui kesepakatan tersembunyi yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Definisi menurut undang-undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mendefinisikan nepotisme sebagai perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum dan menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun kolusi merupakan permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Kedua praktik tersebut termasuk dalam istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hubungan keluarga dengan seorang pejabat tidak serta-merta membuktikan adanya nepotisme. Penilaiannya bergantung pada proses yang ditempuh, kepatuhan terhadap aturan, serta ada atau tidaknya pengutamaan kepentingan keluarga di atas kepentingan publik.

Bentuk praktik nepotisme dan kolusi

Nepotisme dapat terjadi ketika seorang pejabat mengangkat anggota keluarga ke jabatan strategis tanpa seleksi objektif, mengabaikan kompetensi, persyaratan, atau prosedur yang berlaku. Akibatnya, orang lain yang memiliki kualifikasi lebih baik dapat kehilangan kesempatan.

Praktik serupa juga dapat muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Misalnya, pejabat mengarahkan proyek pemerintah kepada perusahaan milik kerabat meskipun perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan atau proses pemilihannya tidak berlangsung adil. Tindakan ini dapat berkaitan dengan konflik kepentingan dan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, bergantung pada fakta serta unsur hukum yang terpenuhi.

Nepotisme tidak terbatas pada jabatan dan proyek. Pemberian fasilitas, akses, atau bantuan kepada kerabat yang tidak memenuhi kriteria juga termasuk tindakan yang berpotensi merusak keadilan pelayanan publik.

Sementara itu, kolusi menitikberatkan pada kesepakatan antarpihak. Contohnya adalah pengaturan pemenang tender ketika sejumlah perusahaan berpura-pura bersaing, padahal telah menyepakati perusahaan yang akan menang. Pengadaan pun kehilangan sifat kompetitif dan berisiko menghasilkan harga yang tidak wajar.

Kolusi juga dapat berupa kesepakatan antara pejabat dan pihak swasta untuk menggelembungkan anggaran proyek, lalu membagi selisihnya. Bentuk lain adalah kerja sama antara pemohon izin dan oknum pejabat untuk melewati persyaratan melalui pemberian keuntungan tertentu. Praktik semacam ini dapat membahayakan kepentingan umum, terutama jika izin berkaitan dengan keselamatan atau lingkungan.

Kasus dan dampak terhadap tata kelola

Dalam pemberitaan ANTARA pada 1 April 2021, KPK menyebut perkara yang menjerat Bupati Bandung Barat saat itu, Aa Umbara Sutisna, berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

KPK juga pernah menyoroti kasus suap yang melibatkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih, yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kutai Timur. Namun, konflik kepentingan, nepotisme, kolusi, dan korupsi bukan istilah yang sepenuhnya sama. Penentuan tindak pidana tetap harus didasarkan pada fakta perkara, unsur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Nepotisme dan kolusi dapat merusak meritokrasi, menurunkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan risiko suap serta penggelembungan anggaran, dan memperlebar ketimpangan kesempatan. Ketika jabatan, proyek, atau fasilitas dibagikan berdasarkan kedekatan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap transparansi dan fairness dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Source link

RELATED ARTICLES

Terpopuler