Bappenas Terima Laporan Pemeriksaan Kinerja Ketahanan Pangan dari BPK
Menteri Bappenas Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Efektivitas Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Tahun 2023-2025. Dia juga menerima Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Semester I dan II Tahun 2024 hasil Pemeriksaan BPK.
Rachmat Pambudy mengapresiasi peran BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola perencanaan pembangunan. BPK memberikan masukan dan rekomendasi nyata untuk penyempurnaan proses bisnis perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.
Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi
Bappenas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen Pemeriksaan Kinerja Program Ketahanan Pangan. Salah satunya adalah menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2025–2029. Disarankan pula agar Bappenas segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional terkait usulan revisi Peraturan Presiden mengenai Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
Terjadi perubahan strategi kebijakan pangan, termasuk dalam konteks perencanaan makro yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Tujuan utama dari proses ini adalah memastikan perencanaan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Apresiasi BPK dan Langkah Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan
BPK mengapresiasi upaya Bappenas terkait perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Pemeriksaan tematik ketahanan pangan menjadi kontribusi BPK dalam mendukung agenda strategis nasional, terutama swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.
Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan secara nasional. BPK juga mencatat keberhasilan Bappenas dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional melalui berbagai inisiatif positif dan pengembangan fitur perencanaan RPJMN.
Hingga semester II tahun 2024, sebagian besar rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN dengan komitmen kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan.
