Pemerintah NTB Akan Terbitkan Sukuk Hijau untuk Biayai Pembangunan Energi Terbarukan
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk proyek pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan APBN.
Bank NTB Syariah Sebagai Mitra Pemerintah
Seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, pemerintah akan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dalam menerbitkan sukuk hijau tersebut. Tujuan dari penerbitan sukuk hijau adalah untuk mengeksplorasi skema pembiayaan di luar APBN dan APBD, khususnya untuk pembangunan energi terbarukan.
Niken meyakini bahwa penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi yang lebih luas dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini terhambat oleh masalah pembiayaan.
Potensi Energi Terbarukan di NTB
Kapasitas energi terbarukan di NTB terus berkembang pesat. Saat ini, terdapat sekitar 25 persen kontribusi energi baru terbarukan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, mayoritas masih didominasi oleh energi fosil batu bara, minyak, dan gas.
Dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik yang terhubung jaringan maupun off grid, serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), NTB terus mengeksplorasi potensi energi terbarukan. Bahkan, potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 megawatt.
Target pemerintah NTB adalah untuk mendorong kemandirian energi daerah dan memperkuat posisinya sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia. Diharapkan, penerbitan sukuk hijau dapat menjadi langkah awal menuju tujuan tersebut.
