Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Banyak publik yang mempertanyakan frekuensi kunjungan beliau ke mancanegara serta manfaat konkret yang diperoleh bagi negara. Tidak sedikit yang merasa bahwa aktivitas-aktivitas diplomasi tersebut sukar dilihat hasil nyatanya, sehingga kerap dikesampingkan bila dibandingkan dengan pembangunan fisik atau program sosial yang langsung terasa.
Namun, dinamika global yang kini sedang memanas menempatkan diplomasi pada peran yang lebih penting dari sebelumnya. Krisis ekonomi dan politik dunia, mulai dari persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok, perang di wilayah Eropa Timur, hingga ketegangan di Timur Tengah, memiliki efek berantai pada stabilitas ekonomi, pasokan energi, hingga peluang kerja di Indonesia. Masyarakat terkadang tidak menyadari keterkaitan antara aktivitas luar negeri pemerintah dengan kondisi keseharian mereka sendiri.
Dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, isu ini menjadi topik utama. Anggy Pasaribu, seorang jurnalis dan pendiri Story of Anggy yang bertindak sebagai moderator, menyoroti adanya gap pemahaman antara publik dan pemerintah dalam memahami peran diplomasi. Indonesia ingin memainkan peran lebih aktif dalam menjaga kepentingan nasional, namun komunikasinya kepada publik masih kurang optimal.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyampaikan bahwa di tengah fragmentasi geopolitik saat ini, negara-negara seperti Indonesia dituntut untuk gesit dan cermat menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Prinsip bebas-aktif yang dipegang Indonesia diwujudkan secara fleksibel agar tidak mudah terseret ke kubu tertentu, apa lagi di tengah rivalitas global. Strategi ini dikenal dalam kajian internasional sebagai hedging, yang dalam pengembangannya menekankan pada ketahanan domestik agar negara kuat menghadapi perubahan global.
Menurut Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, Indonesia tidak sedang sekadar menjadi peserta forum internasional seperti G20, ASEAN, dan BRICS, namun tengah memperjuangkan ruang gerak sendiri agar tidak tersudut dalam tekanan kekuatan besar dunia. Namun sayangnya, pesan-pesan strategis ini kerap hanya berhenti di ruang elite, dengan publik hanya disuguhi dokumentasi acara atau foto pertemuan tanpa penjelasan yang jelas tentang manfaat dan kepentingan di baliknya.
Kompleksitas bahasa diplomasi dan kecenderungan teknokratis menurut Anggy justru membuat masyarakat sulit memahami apa sebenarnya kepentingan Indonesia di panggung dunia. Di era digital sekarang, komunikasi yang lugas sangat dibutuhkan. Bila pemerintah gagal menjabarkan relevansi diplomasi untuk keseharian rakyat – misalnya dampaknya pada ekonomi, stabilitas harga, investasi, ataupun keamanan nasional – maka opini publik mudah diwarnai narasi yang dangkal atau bahkan menyesatkan.
Keberadaan media sosial memang telah membuka ruang interaksi baru bagi negara, namun narasi yang hadir tak boleh hanya defensif atau sekadar memancing atensi. Fokus harus pada memperjelas tujuan kebijakan luar negeri dan mendekatkannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Narasi resmi yang gamblang dan konsisten menjadi kunci agar diplomasi tidak lagi eksklusif milik elite elite saja, melainkan terasa juga manfaatnya bagi rakyat luas.
Pada dasarnya, diplomasi Indonesia kini menghadapi dua tantangan utama: beradaptasi di tengah kompetisi global yang semakin kompleks, serta membumikan strategi diplomasi agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton pasif, melainkan juga memahami betapa pentingnya peran aktif Indonesia demi masa depan bersama.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
