Monday, May 18, 2026
HomeLenggang JakartaUpdate DKI Sepekan: Stok LPG dan Pajak Kendaraan Listrik

Update DKI Sepekan: Stok LPG dan Pajak Kendaraan Listrik

Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir. Mulai dari ketersediaan elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang dipastikan tetap aman hingga rencana pemungutan pajak kendaraan listrik secara wajar. Bagian satu dari rangkuman berita ini melaporkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta akan memungut pajak kendaraan listrik secara wajar tetapi tetap memberikan insentif kepada masyarakat. Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan formulasi tarif setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha, seperti hotel, kafe, dan restoran, untuk mencegah penyalahgunaan LPG subsidi. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa pengawasan ini melibatkan berbagai instansi terkait dan dilakukan secara intensif.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memetakan wilayah potensi rawan longsor di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim) sebagai upaya mitigasi bencana saat musim hujan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, menyampaikan bahwa BPBD sudah melakukan pemetaan dan observasi terhadap titik-titik yang berpotensi longsor.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memastikan ketersediaan elpiji nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg di Jakarta tetap aman. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa elpiji 12 kg merupakan nonsubsidi dan perubahan harga mengikuti dinamika pasar global.

Terakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa luas ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota saat ini telah mencapai 3.703,56 hektare atau 5,59 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Rano juga menyoroti pembangunan lokasi RTH taman, RTH jalur hijau, RTH hutan, dan RTH makam sebagai upaya untuk meningkatkan persentase ruang terbuka hijau di Jakarta.

Keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan masyarakat di Jakarta menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta kenyamanan bagi warganya. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan Jakarta dapat terus menjadi kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk semua penduduknya.

Source link

RELATED ARTICLES

Terpopuler