Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merencanakan penambahan layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai Mei 2026. Dengan target demi meningkatkan pendapatan dan mengurangi rokok ilegal, Purbaya telah menyelesaikan proposal tersebut untuk segera dibawa ke DPR. Proposal ini bertujuan untuk mendorong pelaku peredaran rokok ilegal untuk beralih ke sistem legal dengan membayar cukai yang ditetapkan. Bagi yang tetap memilih bisnis ilegal, tindakan tegas akan diambil untuk menutup aktivitas mereka.
Purbaya menegaskan bahwa proyeksi penerimaan dari legalisasi rokok ilegal akan disesuaikan setelah aturan tersebut diterapkan selama sekitar dua bulan. Sementara Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan hukum dalam menyusun rencana penambahan layer baru cukai rokok untuk menjaga sektor yang mempekerjakan banyak orang, termasuk industri hasil tembakau. Struktur tarif CHT telah disederhanakan dari 19 lapis menjadi 8 lapis sejak 2009, dengan aturan terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.
Dengan langkah ini, Purbaya berharap dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha rokok ilegal untuk beroperasi secara legal, sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pengawasan terhadap bisnis ilegal tersebut tetap akan ditingkatkan demi memberikan kontribusi yang optimal bagi negara. Perubahan ini diharapkan efektif dalam mengatur sektor cukai rokok untuk menjaga penerimaan negara dan mendorong ketaatan dalam industri tembakau.
