Dana Desa Tidak Dipotong Oleh Pemerintah Pusat
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa dana desa tidak dipotong oleh pemerintah pusat. Mendes Yandri menjelaskan bahwa Presiden Prabowo atau Menteri Desa tidak pernah mengambil dana desa. Pemerintah hanya melakukan perubahan dalam tata kelola dan penggunaan dana desa agar lebih terukur dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Ketika meninjau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Mendes Yandri menegaskan bahwa informasi yang menyebut dana desa dipotong oleh pemerintah pusat tidak benar. Sebaliknya, pemerintah bertujuan untuk memperkuat tata kelola dana desa agar lebih efektif, terarah, dan bermanfaat secara ekonomi.
Lebih lanjut, Mendes Yandri mengatakan bahwa keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa dengan unit usaha yang beragam akan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi dari tingkat desa untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi kemiskinan. Ia menyarankan untuk tidak memberikan izin baru untuk retail modern, namun lebih baik fokus pada pengembangan Kopdes Merah Putih.
Mendes Yandri juga mengajak seluruh masyarakat desa untuk mendukung dan aktif dalam Kopdes Merah Putih. Ia menekankan bahwa keberhasilan Kopdes akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Sebanyak 80 persen dari hasil usaha Kopdes akan kembali kepada anggota koperasi, sementara 20 persen menjadi pendapatan asli desa.
Dengan demikian, pernyataan bahwa dana desa dipotong oleh pemerintah pusat tidak benar. Sebaliknya, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola dana desa untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan merata bagi masyarakat. Mendes Yandri menegaskan pentingnya peran Kopdes Merah Putih dalam mencapai tujuan pemerataan ekonomi dan mengatasi kemiskinan di tingkat desa.
