Kebijakan industri dapat menjadi katalis pertumbuhan jika dirancang dengan baik, namun juga berpotensi menjadi ilusi mahal jika tidak tepat arah. Pertanyaan tentang campur tangan negara dalam mendorong industri tertentu telah lama menjadi perdebatan, termasuk di Indonesia yang sedang berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Pemerintah dihadapkan pada pilihan strategis mengenai sejauh mana intervensi industri perlu dilakukan tanpa menimbulkan distorsi yang merugikan jangka panjang.
Data global menunjukkan bahwa hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, memiliki kebijakan industri yang beragam, menyasar sektor-sektor tertentu seperti manufaktur, energi, dan teknologi digital. Namun, keberhasilan kebijakan industri tidaklah otomatis dan banyak negara berkembang mengalami kegagalan karena kebijakan yang terlalu luas dan kurang tepat sasaran.
Di Indonesia, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, hingga subsidi energi dan pembiayaan industri dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul, apakah insentif tersebut benar-benar mendorong transformasi ekonomi atau justru menciptakan ketergantungan.
Kecenderungan penggunaan “instrumen tumpul” seperti tarif tinggi dan subsidi luas juga menjadi masalah utama dalam kebijakan industri di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Tarif impor yang tinggi dan kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah seperti nikel, meskipun berhasil meningkatkan nilai ekspor, juga membawa risiko seperti kebergantungan pada satu komoditas, tekanan lingkungan, dan sengketa dagang internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk merancang kebijakan industri yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
