Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa hampir 99 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan melalui sistem Coretax. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan SPT di instansi tersebut. Imbauan untuk melaporkan SPT lebih awal juga diikuti oleh sebagian besar Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya. Koordinasi telah dilakukan dengan beberapa instansi seperti Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pelaporan SPT ASN. Imbauan tersebut diteruskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Surat Edaran. Seluruh instansi diminta memastikan pegawainya melaporkan SPT Tahunan paling lambat 28 Februari 2026. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan pelaporan menjelang batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, tujuan percepatan pelaporan SPT dapat tercapai dengan baik.


