Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok, mengungkapkan bahwa kasus gagal bayar yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bisa dikenai Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, aparat penegak hukum harus memberlakukan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut untuk melindungi hak konsumen secara optimal. Meskipun pengawasan terhadap kasus semacam ini biasanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun jika terjadi kerugian konsumen akibat kelalaian, wanprestasi, atau dugaan penipuan, maka Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen harus diterapkan.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan konsumen, BPKN menyatakan bahwa kasus gagal bayar atau dugaan penipuan yang melibatkan DSI tidak hanya masalah administratif di sektor jasa keuangan, tetapi juga bisa menjadi kasus pidana perlindungan konsumen. Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan melanggar ketentuan yang ada.
BPKN mendorong penegak hukum untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan mendesak bahwa prinsip perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama. Mereka juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan OJK serta aparat penegak hukum. Mereka menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan dan penegakan hukum yang tegas guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
OJK sebelumnya telah melakukan pengawasan khusus terhadap DSI dan melaporkan dugaan kecurangan perusahaan tersebut kepada Bareskrim Polri. Polri juga telah menyita kantor DSI dan menahan beberapa tersangka terkait kasus ini. Direktur Utama DSI, TA, telah berkomitmen untuk mengembalikan dana para pemberi dana secara penuh, sehingga menunjukkan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Tekad ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan penegakan hukum yang transparan.
