Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan permodalan sebagai landasan utama untuk pertumbuhan dan peningkatan daya saing pelaku UMKM di Indonesia agar dapat berkembang lebih baik. Menurut Helvi, setiap program pembiayaan yang diberikan harus mampu mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan adalah masalah agunan, di mana sekitar 59,6 persen pengajuan kredit UMKM ditolak karena kurangnya jaminan yang memadai.
Dalam hal ini, program Lokomotif Akses Permodalan (Lokamodal) 2025 hadir sebagai fasilitas pemerintah untuk membantu pelaku UMKM, terutama skala mikro, dalam proses sertifikasi aset tanah guna memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang kemudian dapat digunakan sebagai agunan resmi. Dengan adanya SHAT diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Lokamodal juga memberikan alternatif pembiayaan non-KUR seperti pembiayaan syariah, agunan invoice, dan pemanfaatan kekayaan intelektual, sehingga UMKM memiliki pilihan pembiayaan yang lebih inovatif.
Meskipun demikian, Helvi menekankan bahwa penguatan permodalan harus didukung dengan strategi berkelanjutan, di mana UMKM perlu memperkuat pasar domestik, bertahan dalam pasar ekspor, dan aktif dalam mendukung program-program strategis nasional. Hal ini menjadi kunci dalam memajukan UMKM di Indonesia.
