Pada tanggal 12 September 2025, Sejarah dicatat dengan mayoritas negara-negara di seluruh dunia mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar bagi konflik antara Israel dan Palestina dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UNGA). Draf resolusi yang diadopsi, berjudul “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara,” mendukung pengakuan kemerdekaan negara Palestina tanpa keterlibatan Hamas. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas dengan perolehan suara 142 negara setuju, 10 negara menolak, dan 12 negara abstain.
Negara-negara besar dari berbagai benua juga ikut berkontribusi dalam mendorong terwujudnya deklarasi penting ini sebagai langkah menuju perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah. Dari 142 negara yang memberikan dukungan, empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, turut mendukung deklarasi tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut dukungan mayoritas negara anggota PBB sebagai momentum bersejarah yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi.
Meskipun Amerika Serikat (AS) memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, AS termasuk dalam 10 negara yang menolak deklarasi bersama Israel, Hungaria, Argentina, dan Papua Nugini. Indonesia, yang telah lama mendukung kemerdekaan Palestina, turut serta dalam memberikan dukungan terhadap deklarasi tersebut bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya. Sementara itu, 12 negara yang memilih abstain antara lain Ceko, Ekuador, Etiopia, dan Fiji.
Dokumen resmi PBB yang berisi deklarasi tersebut juga memuat peta jalan komprehensif, termasuk langkah-langkah seperti gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya. Gaza dan Tepi Barat diharapkan akan disatukan di bawah Otoritas Palestina melalui Komite Administrasi Transisi sementara. Selain itu, deklarasi merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, dan menjamin keamanan kedua belah pihak. Negara-negara anggota PBB juga diminta untuk memberikan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, dan dukungan keuangan bagi Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
Dengan adanya dukungan mayoritas negara besar di Majelis Umum PBB, deklarasi pengakuan kemerdekaan Palestina merdeka menjadi sebuah langkah penting dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina, menuju perdamaian yang berkeadilan dan komprehensif di Timur Tengah.
