Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mengungkapkan pentingnya percepatan pembangunan tangki septik komunal oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengatasi masalah buang air besar sembarangan (BABS) di Jakarta. Menurutnya, tindakan ini diperlukan karena masih ada warga yang melanggar aturan dengan melakukan BABS, yang merupakan masalah serius yang harus segera diatasi.
Bun Joi menjelaskan bahwa kendala permasalahan lahan yang kurang dapat diatasi dengan membangun tangki septik komunal berukuran sedang, yang tidak membutuhkan banyak tempat dan cocok untuk permukiman padat penduduk. Jika sulit menemukan lahan yang kosong, Pemprov DKI bisa berkoordinasi dengan warga setempat untuk mencarikan solusi bersama. Data menunjukkan bahwa masih ada sembilan kelurahan di empat kota administratif DKI Jakarta di mana warganya masih melakukan BABS.
Perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI terhadap isu BABS ditunjukkan dengan keterlibatan ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna. Tujuan program ini adalah membuat Jakarta menjadi bebas BABS, dengan penanganan langsung di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah BABS di Jakarta, dimana programnya menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga tidak lagi melakukan BABS di saluran atau sungai.
Inisiatif Pemprov DKI ini sejalan dengan upaya bersama untuk mencapai sanitasi yang aman dan layak, serta mendukung deklarasi stop BABS di beberapa kelurahan. Penting bagi Pemprov DKI untuk segera menangani permasalahan ini agar tidak berdampak pada isu kesehatan publik di masa depan. Langkah-langkah konkret dan kolaboratif perlu dilakukan untuk memastikan Jakarta dapat terbebas dari praktik BABS yang merugikan.
