Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama lembaga keuangan penyalur KPR subsidi, seperti Bank BTN, telah menetapkan serangkaian regulasi penting terkait renovasi rumah subsidi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses renovasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan program. Regulasi ini bertujuan utama untuk mempertahankan prinsip utama dari program tersebut, yaitu untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya pengawasan dan aturan yang jelas, diharapkan rumah subsidi tetap terjangkau, layak huni, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Beberapa aturan yang harus diperhatikan terkait renovasi rumah subsidi antara lain, renovasi ringan seperti pengecatan atau perbaikan kecil lainnya dapat dilakukan kapan saja tanpa syarat masa cicilan. Sementara itu, untuk renovasi besar seperti penambahan lantai atau perubahan fasad, hanya boleh dilakukan setelah KPR berjalan minimal 5 tahun. Fasad rumah subsidi juga tidak boleh diubah, namun pengecatan ulang tetap diperbolehkan.
Pentingnya aturan ini antara lain untuk melindungi struktur rumah dan keseragaman lingkungan, mencegah penyalahgunaan subsidi untuk kegiatan komersial, serta menjaga stabilitas keuangan debitur. Prosedur umum yang harus diikuti dalam renovasi rumah subsidi meliputi pengajuan rencana renovasi ke bank, pemeriksaan masa cicilan dan catatan pembayaran oleh bank, penerbitan surat persetujuan, dan pelaksanaan renovasi sesuai dengan izin yang diberikan.
Dengan demikian, renovasi rumah subsidi memang diperbolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Hal ini dilakukan agar program subsidi tetap berjalan dengan baik, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
