Kebijakan yang baru diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu mendapat respon positif dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli. Menurutnya, kebijakan ini merupakan strategi yang baik untuk mendorong ASN agar beralih ke kendaraan umum. Taufik berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi kebiasaan yang positif di masa depan.
Sejak diberlakukannya kebijakan ini pada tanggal 30 April, Taufik berharap bahwa kebiasaan ASN DKI Jakarta untuk menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor dapat berubah. Namun, ia juga menegaskan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan ini agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh ASN yang terkena aturan tersebut.
Namun demikian, Taufik juga mengingatkan bahwa efektivitas penggunaan transportasi umum perlu diperhatikan, mengingat tidak semua tempat tinggal ASN terjangkau oleh sarana transportasi umum. Ia menambahkan bahwa kendala-kendala seperti kurangnya transportasi publik yang efektif dan efisien perlu diatasi untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan pegawai untuk menggunakan angkutan umum massal setiap hari Rabu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan contoh pada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta untuk mendukung mobilitas hijau dan peduli lingkungan.
Kebijakan ini menetapkan berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL Jabodetabek. Namun, ada pengecualian bagi pegawai yang sedang sakit, hamil, atau bertugas lapangan dengan mobilitas tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penggunaan transportasi umum dan pengurangan kemacetan di DKI Jakarta.
