Indonesia sedang fokus pada kesiapan untuk membangun Tax Administration 3.0, yang sangat penting untuk mendukung pendapatan negara melalui pajak. Di tengah perkembangan teknologi informasi, banyak negara telah mengadopsi sistem administrasi perpajakan digital yang dikenal dengan istilah Tax Administration 3.0. Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia harus memperhitungkan faktor-faktor seperti infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia.
Sistem administrasi perpajakan dunia kini mengalami perubahan signifikan dengan adopsi teknologi yang lebih canggih. Negara-negara lain telah berhasil menerapkan sistem perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Tax Administration 3.0 mengandalkan teknologi tinggi seperti sistem informasi berbasis cloud, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data untuk memproses informasi perpajakan dengan lebih efisien dan transparan.
Sejumlah negara seperti Estonia, Singapura, Belanda, dan Australia telah sukses mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan digital. Di Indonesia, tantangan infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah, dan pengembangan sumber daya manusia perlu diatasi untuk mencapai Tax Administration 3.0. Langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, pembaharuan kebijakan perpajakan, kolaborasi dengan sektor swasta, dan peningkatan keamanan data dapat membantu Indonesia dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Dengan mengambil contoh dari negara-negara lain yang telah sukses, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi teknologi canggih dalam sistem perpajakan.
