Perceraian kadang dianggap sebagai solusi untuk hidup yang lebih baik, namun apakah perceraian menurut agama sudah cukup atau harus melalui sidang Pengadilan Agama? Di Indonesia, aturan mengenai perceraian diatur oleh hukum negara dan hukum agama, terutama bagi umat Islam. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah perceraian yang dilakukan secara agama tanpa melalui sidang pengadilan dianggap sah. Landasan hukum perceraian di Indonesia diatur oleh Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Sekalipun menurut Fatwa Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perceraian diluar sidang pengadilan tidak dianggap sah. Proses ini ditegaskan untuk mewujudkan kemaslahatan, perlindungan terhadap institusi keluarga, dan kepastian hukum.
Perceraian harus melalui pengadilan karena memberikan perlindungan terhadap keluarga, kepastian hukum, dan pencatatan resmi. Proses pengadilan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai dan mencatat perceraian secara resmi sehingga memudahkan urusan administrasi di masa depan. Berdasarkan hukum positif dan pandangan ulama, perceraian yang dilakukan tanpa melalui sidang pengadilan tidak dianggap sah di Indonesia. Oleh karena itu, pasangan yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai prosedur yang berlaku. Proses ini penting untuk memastikan sahnya perceraian secara hukum dan agama, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.
