Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan bahwa renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH warga menjadi salah satu dari empat program percepatan (Quick Win) Kadin Indonesia. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, hal ini merupakan bagian dari komitmen Kadin Indonesia dalam membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Empat program percepatan Kadin meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.
Kadin telah memulai renovasi sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni, dengan sebagian besar berlokasi di Jakarta dan sisanya di Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, serta Bangka Belitung. Anindya menekankan pentingnya upaya renovasi rumah tidak layak huni sebagai langkah awal dalam mendukung pemerintah dan mencapai tujuan industrialisasi. Banyak anggota Kadin Indonesia yang merupakan vendor dari pembangunan rumah, sehingga melalui program renovasi ini, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga menegaskan bahwa program renovasi rumah tidak layak huni ini dilakukan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, dan BUMN, melainkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia. Program renovasi RTLH ini melibatkan renovasi 500 unit rumah, dengan detail penanganan di berbagai wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur. Semua ini merupakan bagian dari upaya Kadin Indonesia dalam mendukung pembangunan social dan ekonomi masyarakat.
