Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan dalam forum Sarasehan Ekonomi di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. Menurut beliau, aturan TKDN harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tidak menghambat industri nasional dalam persaingan global yang semakin ketat. Presiden juga menginstruksikan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang berlaku agar penerapan TKDN benar-benar mendukung pertumbuhan industri dalam negeri tanpa memberatkan pelaku usaha.
TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri yang mengukur porsi bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi dari dalam negeri yang digunakan dalam suatu produk atau jasa. Program ini bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dan memastikan produk lokal lebih kompetitif. Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen dengan syarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah.
Penerapan TKDN membawa manfaat seperti mengurangi ketergantungan pada impor, menyerap lebih banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, penguatan komponen dalam negeri juga melibatkan sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak hanya berfokus pada angka atau regulasi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri lokal yang dapat tumbuh dan bersaing secara global.
