Bupati Kudus, Jawa Tengah, Sam’ani Intakoris mengusulkan penambahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus untuk mendukung pembangunan di daerah. Saat ini, Kabupaten Kudus menerima alokasi sebesar Rp268-an miliar dan berharap bisa mencapai di atas Rp300 miliar, sejalan dengan alokasi yang diterima Provinsi Jawa Tengah. Usulan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah, dengan harapan dapat memperoleh dana di atas Rp300 miliar.
Kabupaten Kudus memiliki kontribusi signifikan dalam penerimaan negara dari cukai rokok, mencapai hingga Rp43 triliun setiap tahunnya. Oleh karena itu, Bupati Kudus berharap alokasi DBHCHT yang diterima dapat diatur dengan fleksibilitas, dimana 50 persen dialokasikan secara spesifik dan 50 persen dalam bentuk block grand. Hal ini akan memungkinkan pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan oleh buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus.
Selain itu, Bupati Kudus juga mengusulkan adanya penitipan anak di perusahaan agar anak-anak buruh pabrik rokok tidak mengalami kekurangan gizi atau tengkes. Ensiklik ini disambut baik oleh Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI, namun keputusan akhir tetap ada pada Kementerian Keuangan setelah melakukan kajian secara menyeluruh. Usulan dari Bupati Kudus akan disampaikan ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
