Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memprioritaskan produk dalam negeri (PDN) dengan target belanja minimal 80 persen. Instruksi ini disampaikan saat acara “Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch XXI Tahun 2025” di Balai Kota Jakarta. Selain itu, inspektorat diminta untuk memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa guna memprioritaskan produk dalam negeri. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPJ) DKI Jakarta juga diharapkan memastikan proses pengadaan terbuka, bersaing, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan. Badan Pembinaan BUMD dan DPMPTSP DKI Jakarta diminta untuk mendorong investasi baru, sedangkan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta diminta memimpin Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Rano juga menekankan pentingnya business matching untuk mencapai tujuan tersebut. Pemprov DKI Jakarta mengadakan acara “Business Matching P3DN ke-21” yang diikuti oleh 20 peserta dan tujuh UMKM binaan Jakarta Entrepreneur. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebutuhan pengadaan Pemprov DKI dengan penyedia jasa barang dalam negeri. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong ekonomi kerakyatan serta kesadaran masyarakat akan produk dalam negeri. Dinas PPKUKM DKI Jakarta juga akan memberikan fasilitasi promosi bagi produk dalam negeri bersertifikat TKDN.
