Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Fadhil Hasan, seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti potensi dampak dari kebijakan tersebut. Dampaknya terlihat dalam kenaikan harga produk impor di AS, yang dapat memicu inflasi. Sebagai respons terhadap situasi ini, Federal Reserve (The Fed) kemungkinan akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.
Di sisi lain, tekanan inflasi di AS juga berpotensi memicu capital outflow dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan obligasi AS menjadi lebih menarik bagi investor. Dampak dari kebijakan tarif resiprokal AS juga berpotensi merambat ke sektor perdagangan Indonesia, terutama pada produk tekstil, garmen, alas kaki, dan minyak sawit. Meski demikian, dampaknya dianggap moderat karena kebijakan tarif berlaku bagi semua negara, termasuk negara pesaing seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Indonesia sendiri merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi AS setelah China, dengan surplus perdagangan sebesar 16,8 miliar dolar AS. Presiden AS, Donald Trump telah mengumumkan kenaikan tarif untuk berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam upaya menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Indonesia terkena kenaikan tarif sebesar 32 persen, bersama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand.
Dengan situasi ini, penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tarif resiprokal AS dalam jangka panjang. Langkah-langkah strategis perlu dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meminimalisir dampak negatif terhadap sektor perdagangan. Semua pihak terkait perlu bekerja sama dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks.
