Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, menekankan pentingnya pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak hanya dilakukan saat musim mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta. Menurut Brando, masyarakat Jakarta harus mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa adanya pungli dalam semua urusan. Ia mengapresiasi inisiatif antipungli yang dilakukan Pemprov Jakarta melalui program mudik gratis, namun juga meminta agar langkah tersebut terus dikembangkan.
Brando juga menyoroti bahwa acara besar seperti program mudik gratis seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pungli. Oleh karena itu, ia berharap agar program ini tidak hanya berlaku saat musim mudik, melainkan juga diterapkan dalam berbagai sektor lain di Jakarta. Brando percaya bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan pungli, dan mengajak masyarakat untuk berani melapor agar tindakan bisa segera diambil oleh instansi terkait.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan komitmennya dalam memberantas pungli, termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025. Pramono memastikan bahwa program mudik gratis harus terbebas dari pungli, dan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan Kejaksaan untuk memastikan program ini berjalan lancar serta bebas dari pungli. Jika ada temuan pungli, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar atau unit pemberantasan pungutan liar yang telah disediakan di setiap posko mudik.
