Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memanfaatkan program “Monitoring Center for Prevention” (MCP) dari KPK sebagai acuan keberhasilan pengendalian korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pada tahun 2024, nilai MCP Pemprov DKI Jakarta mencapai 93, turun empat poin dari tahun sebelumnya. Meskipun masih dalam kategori hijau, perbaikan tetap diperlukan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan nilai MCP terendah, yaitu 71.
Dalam upayanya, KPK juga mengawasi pengelolaan dana “pokir” anggota legislatif agar tidak disalahgunakan untuk meminimalisir tindakan korupsi. Menurut Ketua KPK, alokasi anggaran berdasarkan “pokir” harus dilakukan secara transparan dan objektif sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. KPK juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dalam rangka mencegah penyalahgunaan anggaran yang signifikan DKI Jakarta.
Upaya sinergis antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Pemprov DKI Jakarta dengan KPK Bidang Pencegahan dan Monitoring serta Bidang Koordinasi dan Supervisi menjadi fokus KPK untuk meningkatkan pengendalian korupsi di Jakarta. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, menegaskan komitmen KPK dalam membantu penyelarasan program pemerintah daerah dengan perencanaan strategis serta pengelolaan anggaran yang optimal.
Seluruh arahan KPK disampaikan saat audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang juga dihadiri oleh pejabat KPK. Dalam pertemuan itu, juga dibahas program-program pencegahan korupsi yang menjadi prioritas bersama antara KPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
